TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) pada 2023 kepada 10 BUMN sebesar Rp73,2 triliun. PMN tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,8 triliun dan PMN non tunai Rp3,4 triliun.
Dalam kesimpulannya, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal mengungkapkan mayoritas fraksi menyetujui rencana PMN yang diusulkan oleh Kementerian BUMN. Hanya beberapa fraksi yang menyebutkan catatan dalam persetujuannya.
"Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN perhatikan seluruh catatan pandangan fraksi-fraksi Komisi VI DPR terkait PMN 2023, dan inisatif corporate action 2022 sebagai bagian tak terpisahkan," jelasnya dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR, Senin 4 Juli 2022.
Adapun, rincian BUMN penerima PMN 2023 yakni PLN Rp10 triliun digunakan pembangaun infra ketenagalistirkan sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desan dan pembangit EBT (penugasan).
PT Len Industri/Defend Id sebesar Rp3 triliun akan digunakan pembanguan fasiltias dan peningkata kapasitas produksi rada, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur, dan modernisasi senjata (pengembangan usaha).
PT RNI/ID Food sebesar Rp2 triliun memperbaiki strutkur permodalan dan meningkatkan pasitas usaha perseroan meujudkan ketahanan pangan nasional (pengembangan usaha).
PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp30,561 triliun digunakan pembangaunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS tahap I dan Tahap II.
PT Aviasi Pariwisata Indonesia/ In Journye sebesar Rp9,5 triliun digunakan penguatan permodalan restrukturisasi, pengemabgnan infra pariwisata dan infra aviasi, serta pembebasan lahan dapn penyelesaian proyek kawasan KEK mandalika (pengembangan usaha dan penugasan).
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesai/ IFG sebesar Rp6 triliun digunakan pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamrindo dan PT Askrindo (penugasan).
PT KAI sebesar Rp4,1 triliun yang akan digunakan memenuhi setoran modal porsi Indonesia penambahan pembiayaan proyek KCJB.
PMN PT KAI Diminta Ditunda
PT Reasuransi Indoensia Utama (Persero) Rp3 triliun perbaikan tingkat kesehatan mendapatkan rating interansional guna penguatan kapsitas bisnis perusahaan (pengembangan usaha).
